Muhammad Yunus, pemimpin sementara Bangladesh, baru saja memberikan pidato kebijakan pemerintah utamanya yang pertama dengan gaya yang keren dan cerdas. Dia berjanji untuk mendukung komunitas Rohingya yang mencari perlindungan di negara itu dan juga akan terus memperjuangkan perdagangan garmen Bangladesh. Dalam pertemuan dengan para diplomat dan perwakilan PBB pada hari Minggu, Yunus menegaskan bahwa pemerintahnya akan terus mendukung lebih dari satu juta orang Rohingya yang berlindung di Bangladesh. “Kita butuh bantuan dari komunitas internasional untuk membantu operasi kemanusiaan Rohingya dan mengembalikan mereka ke Myanmar dengan aman, bermartabat, dan hak penuh,” ujarnya.
Bangladesh menjadi tempat tinggal bagi sekitar satu juta warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2017 setelah tindakan keras militer yang menurut PBB merupakan genosida. Baru-baru ini, lebih banyak warga Rohingya tiba di Bangladesh dengan luka-luka akibat konflik antara militer dan pemberontak Arakan Army di Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 40 persen korban luka adalah perempuan dan anak-anak.
Yunus, seorang ekonom pemenang Hadiah Nobel Perdamaian berusia 84 tahun, telah kembali ke Bangladesh setelah dipilih oleh Presiden Mohammed Shahabuddin untuk memimpin pemerintahan sementara. Dia kembali untuk memenuhi tuntutan para pemimpin protes mahasiswa. Pendahulunya, Sheikh Hasina, meninggalkan negara pada bulan Agustus setelah 15 tahun berkuasa, yang digulingkan oleh protes antipemerintah.
Selama masa kekacauan dan protes massa yang menggulingkan Hasina, industri tekstil Bangladesh mengalami gangguan besar karena pesanan dipindahkan ke luar negeri. Yunus menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap upaya mengganggu rantai pasokan pakaian global, di mana Bangladesh berperan penting. 3.500 pabrik garmen di negara tersebut menghasilkan sekitar 85 persen dari total ekspor senilai $55 miliar.
Dalam pidato kebijakannya, Yunus juga menyoroti bagaimana rakyat Bangladesh berani melawan kediktatoran brutal Sheikh Hasina. Lebih dari 450 orang tewas selama protes mahasiswa dan Yunus berjanji untuk menyelidiki kematian mereka. Dia juga berkomitmen untuk mendukung penyelidikan internasional atas pembantaian tersebut.
Sebuah misi pencari fakta PBB diharapkan segera tiba di Bangladesh untuk menyelidiki kekejaman yang terjadi selama protes mahasiswa. Yunus juga berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil dalam waktu dekat. Meskipun Yunus sendiri pernah dihukum karena melanggar undang-undang ketenagakerjaan, dia tetap teguh dalam tekadnya untuk membawa perubahan positif bagi negaranya.
“Kediktatoran Sheikh Hasina telah merusak institusi negara kita,” tegas Yunus. Dengan semangat yang penuh harapan, Yunus siap memimpin Bangladesh menuju masa depan yang lebih baik.
