Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menunda sidang perdana permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, atas putusan Mahkamah Agung. Dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, Senin, Hakim Ketua Zulkifli Atjo mengatakan penundaan sidang dilakukan karena bukti atau peristiwa baru yang…
Kategori: HUKUM
Sandra Dewi Peluk Harvey Moeis Setelah Selesai Bersaksi di Sidang Kasus Timah
Sandra Dewi memberikan kesaksiannya untuk suaminya, Harvey Moeis, dalam kasus korupsi pengelolaan timah dengan penuh keyakinan. Setelah selesai bersaksi, Sandra Dewi dengan lembut memeluk Harvey dan mengelus kepala suaminya dengan penuh kasih sayang. Momen ini menjadi bukti cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan antara pasangan tersebut. Tidak hanya Sandra Dewi…
ASEAN Harus Bisa Menyikapi Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Hukum Dunia
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa ASEAN harus bisa menghadapi dampak konflik di Timur Tengah, terutama konflik Israel-Palestina, yang sangat berpengaruh pada hukum internasional. “Apa yang terjadi di Palestina dan Timur Tengah secara keseluruhan akan berdampak global,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Sidharto R. Suryodipuro, dalam…
Smelter di Kasus Timah Bikin 136 Transaksi Money Changer, Nilainya Rp 80 M
Jaksa memanggil Chandra Situmeang, kepala cabang money changer PT Dolarindo Intravalas Primatama, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang diduga merugikan negara sebesar Rp 300 triliun. Dalam kesaksiannya, Chandra mengakui bahwa terdapat 136 transaksi senilai Rp 80 miliar yang dilakukan oleh smelter swasta PT Sariwiguna Binasentosa dalam kasus…
Yusuf Mansur Menang Gugatan Rp 98,7 Triliun di Kasasi MA
Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan kasasi terkait gugatan yang diajukan Zaini Mustofa terhadap Ustaz Yusuf Mansur. Dalam putusannya, MA menolak gugatan Zaini sehingga Yusuf Mansur tidak perlu membayar Rp 98,7 triliun. “Gugatan kasasi dari Pemohon Kasasi Zaini Mustofa ditolak,” demikian bunyi putusan kasasi nomor 2460 K/Pdt/2024 yang diumumkan melalui…
KPK Gagalkan Eks Gubernur Kalimantan Timur ke Luar Negeri Terkait Kasus Tambang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencekal tiga orang terkait dugaan korupsi di Kalimantan Timur. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan izin usaha pertambangan di Kaltim. Larangan bepergian ke luar negeri diberlakukan untuk memastikan ketiga orang ini tetap berada di Indonesia selama proses penyidikan. Jubir KPK,…
Kisah Tragis Penculikan dan Pembunuhan Anak Dilakban di Banten
Lima orang yang telah ditangkap karena kasus penculikan dan pembunuhan anak Aqilatunnisa Prisca Herlan (5) di pantai Lebak, Banten, adalah SH (38), RH (38), EM (23), YH (32), dan UH (22). Mereka telah merencanakan aksi keji ini sejak satu bulan lalu. Motifnya? Ternyata, mereka memiliki sakit hati terhadap ibu korban,…
Duduk Perkara Korupsi Tanah di Rorotan Jakut Bikin Rugi Negara Senilai Rp 223,8 M
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Menurut penyelidikan KPK, kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika PT Totalindo Eka Persada (PT TEP) menawarkan kerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) pada bulan Februari 2019….
Saksi Sebut Ada Sleeping Fee di Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa
Saksi di persidangan mengungkapkan tentang adanya pembayaran sleeping fee dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa yang menghubungkan Sumatera Utara dan Aceh. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat, hadir sebagai saksi dugaan korupsi proyek tersebut. Awalnya, jaksa menanyakan tentang gendongan atau kerja sama…
Dewas dan Pimpinan KPK Ungkap Cacat Etik Nurul Ghufron
Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepada Panitia Seleksi (Pansel) untuk tidak memilih calon pimpinan dan anggota Dewas KPK periode 2024-2029 yang terbukti memiliki cacat etik. Hal ini disampaikan oleh Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, setelah sidang pembacaan putusan kode etik dengan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada…