KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Insight Investments Management periode 2016-2024, Ekiawan Heri Primaryanto terkait kasus dugaan investasi fiktif di PT Taspen. Ekiawan ditahan KPK terkait kasus tersebut. “Hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap Ekiawan Heri Primaryanto sebagai Direktur Utama PT. IIM,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya. Penahanan…
Tag: KPK
HUKUM
KPK Tahan 3 Orang Tersangka Kasus Pengadaan Server Fiktif
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembelian server dan storage fiktif oleh PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) untuk PT Sigma Cipta Caraka (SCC) pada tahun anggaran 2017. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, kedua tersangka, yakni Roberto Pangasian Lumban Gaol…
HUKUM
KPK Cegah Yasonna Hamonangan Laoly Pergi ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melarang mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (YHL) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Larangan ini diberlakukan agar keduanya tetap berada di Indonesia selama proses penyidikan….
HUKUM
KPK Ingatkan Seluruh ASN dan Pejabat Negara Menolak Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, dan pejabat negara menolak segala bentuk gratifikasi menjelang Hari Raya Natal 2024. “Kalau ada ASN, penyelenggara negara, atau pejabat negara yang kebetulan terima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, wajib melaporkannya ke KPK dalam…
HUKUM
KPK Selidiki Kantor BI Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). Selama proses penyelidikan, tim KPK melakukan penggeledahan di Kantor BI pada Senin (16/12/2024). “Tim KPK melakukan penggeledahan di Kantor BI semalam,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, hari Selasa…
HUKUM
Kejati NTB Akan Tindaklanjuti Temuan KPK Terkait Tambang Emas Ilegal
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) sedang mengikuti temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aktivitas tambang emas ilegal yang diduga melibatkan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Sekotong, Lombok Barat. Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari hasil koordinasi dengan KPK dan mengumpulkan bukti…
HUKUM
KPK Sebut PJ Walikota Pekanbaru Lakukan Pungutan Uang pada OPD
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa diduga sering memungut uang iuran dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. Saat ditemui di Denpasar, Alex mengatakan bahwa sejumlah kepala dinas diduga memberikan uang kepada RM, termasuk Rumah Sakit Umum…
HUKUM
KPK Sita Rumah Mewah Terkait Korupsi Lahan Rorotan di Medan
Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan terhadap sebuah rumah mewah di Medan, Sumatera Utara, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, yang melibatkan BUMD Sarana Jaya pada tahun 2019-2020. “Hari ini, tim penyidik KPK berhasil menyita rumah mewah milik SS di Kota Medan dengan…
HUKUM
KPK Gagalkan Eks Gubernur Kalimantan Timur ke Luar Negeri Terkait Kasus Tambang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencekal tiga orang terkait dugaan korupsi di Kalimantan Timur. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan izin usaha pertambangan di Kaltim. Larangan bepergian ke luar negeri diberlakukan untuk memastikan ketiga orang ini tetap berada di Indonesia selama proses penyidikan. Jubir KPK,…
HUKUM
Duduk Perkara Korupsi Tanah di Rorotan Jakut Bikin Rugi Negara Senilai Rp 223,8 M
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Menurut penyelidikan KPK, kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini bermula ketika PT Totalindo Eka Persada (PT TEP) menawarkan kerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) pada bulan Februari 2019….